Foto istimewa

Wakil Ketua Komisi I DPR, Dave Laksono mengungkapkan, hasil pembahasan isi revisi UU 34/2004 tentang TNI atau RUU TNI akan disahkan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna, Kamis besok (20/3/2025).

Dave pun tak memasalahkan demo penolakan RUU TNI yang akan dilakukan oleh mahasiswa bersama koalisi masyarakat sipil besok, karena menyampaikan pendapat dilindungi oleh undang-undang dan wajib dihormati. Penolakan terhadap revisi UU TNI datang dari kalangan universitas dan pegiat masyarakat sipil karena menilai UU tersebut akan menghidupkan kembali dwifungsi tentara, serta pembahasannya pun dianggap tak transparan dan terburu-buru.

Hasil pembahasan revisi UU TNI menyimpulkan, tentara aktif dapat menduduki jabatan di 14 kementerian/lembaga, bertambah 4 dari yang ditentukan dalam UU yang berlaku saat ini. Wakil Direktur Imparsial, Hussein Ahmad, menilai revisi UU TNI tersebut berpotensi mendemotivasi atau menurunkan semangat aparatur sipil negara (ASN) dalam bekerja.

Hussein menguraikan, ASN yang punya cita-cita menjadi pejabat tinggi di lingkungannya, bisa saja bertanya-tanya untuk apa bekerja profesional jika ujungnya tidak akan mencapai jabatan yang diimpikan, karena jabatan itu akan diisi oleh orang dari instansi lain yang mungkin tidak punya kompetensi. Rabu, 19/03/2025.

Ada kekeliruan logika dalam penyusunan dan pengambilan keputusan revisi UU TNI yang dilakukan DPR dan pemerintah. Filsuf sekaligus Direktur Pascasarjana Sekolah Tinggi Filsafat (STF) Driyarkara, Karlina Supelli, menilai kekeliruannya adalah revisi itu dilakukan justru setelah terjadi penempatan prajurit TNI aktif pada kementerian/lembaga yang dilakukan atas kebijakan Presiden. Proses berpikir yang dimunculkan itu _post-factum_, kata Karlina, artinya sudah dilakukan lalu dibuatkan legitimasi.

Sejumlah tokoh yang tergabung dalam Gerakan Nurani Bangsa, kemarin menyampaikan kritik terhadap revisi UU TNI. Mereka menyoroti 3 poin revisi, salah satunya adalah penempatan anggota TNI aktif ke dalam institusi sipil yang justru akan melemahkan profesionalitas TNI. Dalam gerakan ini tergabung antara lain mantan Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin, Kardinal Suharyo, Romo Magnis Suseno, Alissa Wahid, dan Karlina Rohima Supelli. Penempatan jabatan sipil bagi TNI aktif justru akan membunuh demokrasi, karena prajurit dididik ketat taat komando hirarkis dan berwenang melakukan kekerasan bersenjata, sementara tradisi sipil terbiasa saling berbagi perspektif dan berargumentasi objektif untuk mendapatkan kesepakatan, saat menghadapi perbedaan dalam mengelola kehidupan bersama.

“EKONOMI”

Kadin memperkirakan perputaran uang hanya mencapai Rp 137,97 triliun selama libur Idul Fitri 2025, turun 14,01% secara tahunan (yoy) dibandingkan tahun lalu sebesar Rp 157,3 triliun. Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Pengembangan Otonomi Daerah, Sarman Simanjorang mengatakan, penurunan perputaran uang itu seiring penurunan jumlah pemudik, yang diperkirakan sebanyak 146,48 juta orang, atau 36,26 juta keluarga dengan asumsi per keluarga 4 orang. Jika rata-rata keluarga membawa uang Rp 3,75 juta, naik 10% dari tahun lalu, maka potensi perputaran uang diprediksi sebesar Rp 137,97 triliun. Jika membawa Rp 4 juta, potensi perputaran uang bisa mencapai Rp 145,04 triliun. Ia menyebut, penyebab turunnya jumlah pemudik karena jarak libur Natal dan Tahun Baru dengan Idulfitri, sangat berdekatan. Kedua, masyarakat cenderung berhemat karena bulan depan memasuki tahun ajaran baru. Juga karena banyaknya PHK, dan turunnya daya beli.

Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi RI pada 2025 menjadi 4,9%. Turun dari perkiraan sebelumnya yang dirilis Desember 2024 yang mencapai 5,2%. OECD juga menurunkan perkiraan pertumbuhan ekonomi 2026 menjadi 5% dari perkiraan sebelumnya 5,1%. Dalam laporannya, OECD juga memangkas proyeksi inflasi Indonesia pada 2025 yang diperkirakan hanya akan berada di level 1,8%, turun dari proyeksi sebelumnya 2,2%. Inflasi pada 2026 diperkirakan hanya 2,8%, turun dari perkiraan sebelumnya 3,2%.

Proyeksi OECD itu di bawah target APBN 2025 sebesar 5,2%. Menanggapi itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, akan tetap menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I-2025 dan sepanjang tahun, meski tidak menjelaskan proyeksinya. Menurut dia, komponen pengeluaran untuk pertumbuhan ekonomi RI masih terjaga, baik dari konsumsi rumah tangga, pembentukan modal tetap bruto (PMTB), atau investasi dan ekspor barang dan jasa.

Bank Indonesia (BI) memutuskan untuk mempertahankan tingkat suku bunga acuan (_BI Rate_) tetap di level 5,75%, dalam hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) Maret 2025. Suku bunga _Deposit Facility_ ditetapkan 5% dan suku bunga _Lending Facility_ 6,5%. Gubernur BI, Perry Warjiyo menjelaskan, putusan ini untuk menjaga pertumbuhan ekonomi tetap baik, aliran investasi asing ke portofolio, dan pengendalian inflasi. BI memperkirakan inflasi 2025 terkendali dalam rentang 2,5 ± 1%.

Setelah terbit keputusan BI untuk menahan _BI Rate_, rupiah tetap anjlok terhadap dolar AS yang sudah terjadi sejak pagi. Pukul 14.34 WIB, rupiah anjlok terhadap dolar AS sebesar 0,5% di Rp16.515/USD. Posisi ini merupakan yang terparah sejak 28 Februari 2025. Sementara indeks dolar (DXY) menguat 0,31% ke angka 103,56, lebih tinggi dibandingkan penutupan perdagangan sebelumnya yang naik ke angka 103,24.

“HUKUM”

Sebanyak 106 pelaku usaha diduga melakukan pelanggaran terhadap isi kemasan minyak goreng rakyat dengan merek Minyakita. Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (Dirjen PKTN) Kementerian Perdagangan, Moga Simatupang menyatakan, para pelanggar itu mencakup distributor, produsen, _repacker_ maupun pengecer. Mereka sudah mendapat sanksi administratif yang ditembuskan ke Bareskrim Polri dan Satgas Pangan untuk ditindaklanjuti secara pidana.

“TRENDING MEDSOS”

TolakRUUTNI kembali _trending_ di X, setelah mulai bermunculan gelombang aksi dari kalangan pendidikan tinggi. Pertama, mahasiswa dan dosen Universitas Gadjah Mada yang menolak Rancangan Undang-Undang (RUU) TNI di halaman Balairung, Gedung Pusat UGM, Selasa (18/3/2025). Kemudian, hari ini, Rabu, 19 Maret 2025, mahasiswa Universitas Trisakti berunjuk rasa menolak revisi UU TNI di Gerbang Pancasila DPR, Jakarta Pusat. Terbaru, Aliansi BEM Seluruh Indonesia (BEM SI) mengajak mahasiswa dan aliansi masyarakat sipil untuk turun ke jalan menyuarakan penolakan terhadap RUU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI yang akan dilakukan pada pukul 09.00 WIB di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, pada Kamis besok, 20 Maret 2025.

Terdapat lebih dari 100 ribu pencarian di Google mengenai banjir Jakarta, setelah bencana banjir melanda sejumlah wilayah di Jakarta. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mencatat, hingga Selasa (18/3/2025) pagi, sudah sebanyak 34 rukun tetangga (RT) terdampak banjir akibat hujan deras sejak Senin (17/3/2025) malam hingga Selasa (18/3/2025) dini hari, yang menyebabkan meluapnya Sungai Ciliwung dan Kali Angke.

“HIGHLIGHT”

Meskipun suara penolakan terhadap penambahan kementerian/lembaga yang dapat diisi oleh personel militer aktif sudah bergaung keras, nampaknya DPR dan pemerintah tetap berjalan sesuai kemauan mereka, yakni mengesahkan revisi UU TNI menjadi UU. Pengesahan itu direncanakan terjadi esok hari. Dikabarkan akan terjadi demo besar di DPR dari kalangan penolak revisi UU tersebut. Masyarakat sipil melihat tidak ada urgensi TNI perlu dilibatkan dalam urusan sipil tertentu, mengingat tugas dan fungsi urusan sipil itu sangat berbeda dengan karakter militer yang dididik untuk taat komando. Karena itu, masyarakat sipil mencurigai revisi itu tak lebih demi kepentingan pragmatis militer, yang berpotensi melemahkan motivasi kerja ASN, dan merusak profesionalisme militer. Padahal menilik tantangan pertahanan negara di masa sekarang dan mendatang, justru menuntut tingkat profesionalisme dan kompetensi personel militer yang semakin tinggi.