Lampung — Polemik yang muncul akibat keributan antara Ketua IPLI Lampung Hermansyah TR dengan Plh Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Metro Kusbani, M.Pd dinilai berpotensi memicu konflik kepentingan antara organisasi masyarakat (ormas) dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) di Lampung.
Ketua Umum Gamaestro Kota Metro, Nia, menyesalkan sikap seorang pejabat tinggi pemerintahan yang dinilai tidak mampu mengedepankan kepentingan dan keselamatan pemerintahan, melainkan justru memperuncing konflik antar kelompok organisasi di masyarakat.
Menurutnya, seorang pejabat publik seharusnya mampu meredam situasi agar tidak berkembang menjadi konflik yang lebih luas.
“Peristiwa yang terjadi seharusnya tidak berkepanjangan demi mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat umum. Plh Sekda semestinya bisa meredam suasana agar tidak terjadi konflik, bukan justru membiarkan,” ujar Nia. Minggu, 08/03/2026.
Ia juga mempertanyakan posisi Plh Sekda yang diketahui berada dalam struktur organisasi masyarakat sebagai dewan penasihat, yang dinilai berpotensi menimbulkan persoalan netralitas sebagai aparatur sipil negara (ASN).
“Keberadaan Plh Sekda di dalam ormas sebagai dewan penasehat juga patut dipertanyakan peran dan netralitasnya seperti apa di situ. Apakah ada pelanggaran terhadap statusnya sebagai ASN atau tidak, itu harus menjadi perhatian,” lanjutnya.
Lebih jauh, Nia secara tegas meminta Plh Sekda Kota Metro untuk mundur dari jabatannya apabila dinilai tidak mampu menjaga netralitas serta stabilitas pemerintahan.
“Seharusnya sebagai pelayan masyarakat tidak melayani hal yang berakibat fatal pada akhirnya. Kenapa ada buntut serangan ini, karena adanya keterlibatan seorang Sekda yang juga ASN dan menjadi penasehat di dalam ormas tersebut,” tegas Nia.
Ia menambahkan, jika Plh Sekda masih ingin menjaga stabilitas pemerintahan, maka seharusnya mampu meredam konflik yang terjadi. Namun jika merasa tidak mampu menjalankan fungsi sebagai pelayan masyarakat, maka langkah mundur dari jabatan dinilai sebagai pilihan yang tepat.
“Sekarang fokusnya Sekda itu mau ke mana? Kalau berpihak pada kepentingan pemerintahan, dia bisa redam situasi. Namun jika merasa gagal menjadi pelayan masyarakat, maka mundur dari jabatan saat ini adalah langkah yang harus diambil,” pungkasnya.
