BATAM, Indonesiapublik.com — Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMK Negeri 1 Batam menjadi sorotan. Selain laporan realisasi Dana BOS Semester I Tahun Anggaran 2026 yang disebut belum tersedia dalam sistem per 17 September 2026, sejumlah pos penggunaan anggaran tahun 2025 juga memunculkan pertanyaan yang membutuhkan penjelasan terbuka dari pihak sekolah.
Redaksi Indonesiapublik.com sebelumnya telah mengirimkan konfirmasi melalui pesan WhatsApp kepada Kepala SMK Negeri 1 Batam, Deden Suryana, M.Pd., pada 18 September 2026. Konfirmasi tersebut berkaitan dengan keterlambatan pelaporan serta sejumlah realisasi Dana BOS tahun anggaran 2025–2026 yang dinilai perlu diperjelas.
Namun hingga berita ini diterbitkan pada Selasa, 22 September 2026, belum ada tanggapan atau penjelasan resmi dari pihak SMK Negeri 1 Batam. Konfirmasi juga telah diarahkan kepada Kepala Cabang Dinas Pendidikan (Kacabdis) Batam, Kasdianto, S.Pd., namun hingga berita ini ditayangkan belum diperoleh jawaban.
Laporan Semester I 2026 Belum Terlihat, Ada Apa?
Berdasarkan data pada sistem resmi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang menjadi rujukan redaksi per 17 September 2026, laporan realisasi Dana BOS Semester I Tahun Anggaran 2026 belum tersedia.
Kondisi tersebut patut dipertanyakan karena menyangkut transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana pendidikan yang bersumber dari keuangan negara.
Publik tentu berhak mengetahui apakah keterlambatan tersebut disebabkan persoalan administratif, kendala teknis, proses verifikasi, atau terdapat persoalan lain dalam proses pelaporan.
Sayangnya, sampai berita ini diterbitkan, pertanyaan tersebut belum mendapatkan penjelasan dari pihak sekolah maupun Kacabdis Batam.
Realisasi BOS 2025 Memunculkan Sejumlah Pertanyaan
Sorotan tidak hanya tertuju pada laporan tahun 2026. Data realisasi Dana BOS Tahun Anggaran 2025 juga menunjukkan sejumlah pos yang perlu dijelaskan secara terbuka.
Pada Tahap I pencairan 22 Januari 2025 sebesar Rp2.834.755.000, tercatat beberapa pos dengan nilai yang patut mendapat perhatian, antara lain:
– Pengembangan perpustakaan: Rp0;
– Pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan: Rp0;
– Pembayaran honor: Rp0;
– Belanja administrasi kegiatan sekolah: Rp653.731.371.
Besarnya realisasi pada pos administrasi kegiatan sekolah tersebut perlu diverifikasi terhadap ketentuan penggunaan Dana BOS yang berlaku. Demikian pula pos-pos bernilai nol membutuhkan penjelasan mengenai apakah kegiatan memang tidak dilaksanakan atau terdapat alasan lain.
Persoalan semakin membutuhkan klarifikasi ketika melihat realisasi pada Tahap II pencairan 27 Agustus 2025 sebesar Rp2.834.755.000.
Sejumlah perubahan angka terlihat cukup signifikan, di antaranya:
– Pemeliharaan sarana dan prasarana meningkat dari Rp219.949.375 menjadi Rp1.643.780.109;
– Uji kompetensi keahlian berubah dari Rp139.200.000 menjadi Rp0;
– Pengembangan perpustakaan meningkat dari Rp0 menjadi Rp566.951.000.
Perubahan tersebut bukan perkara kecil. Publik membutuhkan rincian penggunaan anggaran, termasuk jenis pekerjaan pemeliharaan, volume pekerjaan, pihak pelaksana, bukti transaksi, serta daftar pengadaan yang menggunakan anggaran tersebut.
Terlebih lagi, dalam data yang menjadi dasar sorotan redaksi tercatat total belanja Rp4.140.026.919, sementara nilai pencairan pada tahap tersebut tercatat Rp2.834.755.000.
Perbedaan angka itu harus dijelaskan secara terang agar tidak menimbulkan kesimpulan sepihak di tengah masyarakat. Apakah terdapat saldo dari tahap sebelumnya, sumber dana lain, pencatatan lintas periode, atau faktor administratif lainnya?
Jangan Biarkan Data Publik Menjadi Tanda Tanya
Redaksi menegaskan, sorotan ini bukanlah vonis terhadap pihak sekolah. Seluruh angka dan dugaan ketidaksesuaian tersebut masih membutuhkan verifikasi serta penjelasan dari pihak yang berwenang.
Namun ketika menyangkut dana pendidikan yang berasal dari keuangan negara, keterbukaan bukan sekadar pilihan. Publik memiliki kepentingan untuk mengetahui bagaimana anggaran tersebut direncanakan, dibelanjakan, dicatat, dan dilaporkan.
Karena itu, tidak adanya tanggapan setelah konfirmasi resmi dikirimkan justru membuat pertanyaan publik semakin membutuhkan jawaban.
Redaksi meminta:
1. Kepala SMK Negeri 1 Batam memberikan klarifikasi tertulis dan terbuka terkait keterlambatan laporan serta seluruh pos anggaran yang dipertanyakan;
2. Kacabdis Pendidikan Batam melakukan pengawasan dan verifikasi terhadap data pengelolaan Dana BOS SMKN 1 Batam;
3. Inspektorat Provinsi Kepulauan Riau sesuai kewenangan;
4. Jika ditemukan indikasi pelanggaran administrasi atau penggunaan anggaran yang tidak sesuai ketentuan, pihak berwenang diminta mengambil langkah sesuai aturan yang berlaku.
Redaksi Indonesiapublik.com akan terus melakukan penelusuran terhadap data dan dokumen pendukung untuk memastikan apakah perbedaan angka tersebut merupakan persoalan pencatatan administratif atau terdapat penggunaan anggaran yang memang tidak sesuai ketentuan.
Catatan Redaksi: Pemberitaan ini merupakan bentuk kontrol sosial dan upaya memperoleh penjelasan atas penggunaan dana publik. Pihak SMKN 1 Batam dan Kacabdis Batam tetap diberikan ruang untuk memberikan hak jawab dan klarifikasi. Redaksi siap memuat penjelasan maupun dokumen pendukung dari pihak terkait secara proporsional sesuai ketentuan pers.
(Tim)
