Suka Makmue | Indonesiapublik.com –Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Nagan Raya mengundang Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) setempat membahas terkait upaya penanganan paska banjir bandang di Beutong Ateuh Banggalang.
Dalam pertemuan yang berlangsung di ruang Banggar DPRK setempat pada 01 September 2023 ,ketua Dprk mempertanyakan ketersediaan anggaran dan langkah penanganan untuk warga yang terdampak banjir bandang tersebut.
“Rapat ini digelar setelah Kepala Pelaksana BPBD memparkan laporan terhadap dampak dari kejadian banjir bandang di Beutong,”ujar Joniadi melalui press realese nya.
Selanjutnya,Ketua Dprk juga meminta Pemerintah setempat untuk segera menambahkan alat berat untuk diturunkan ke Beutong guna melakukan perbaikan rumah warga serta untuk memindahkan aliran sungai kesemula,karena aliran sungai tersebut sudah menghantam badan jalan dan nyaris berdampak kelahan perkebunan warga setempat.
“Kita sudah menyarankan agar SKPK mengambil peran masing-masing mulai dari perbaikan memulikan kembali perekonomian masyarakat disana dengan memberi modal usaha untuk para korban”,sambungnya.
Hal senada juga disampaikan Ketua Komisi III DPRK, Zulkarnain, dirinya meminta Pemkab Nagan Raya agar menurunkan tim teknis secepatnya untuk mengidentifikasi semua masalah dan mengatasinya.
“Tidak hanya masalah insfrastruktur yang rusak, tetapi juga terkait dengan terganggunya perekonomian masyarakat, proses belajar mengajar anak-anak sekolah dan pemulihan psikologi,traumatik masyarakat akibat dari musibah tersebut,” ujarnya.
Selain itu, kata Zulkarnain, meningkatkan koordinasi dengan Pemprov Aceh, terutama terkait dengan anggaran pembangunan,rehabilitasi jembatan gantung yang rusak akibat diterjang banjir.
Sementara itu,Pj Bupati Fitriany Farhas, AP, SSos.,MSi, melalui Asisten III Bambang Surya Bakti, SE, antara lain meminta BPBD dan instansi terkait lainnya segera mengambil langkah-langkah penanganan berikutnya, termasuk proses penggunaan alokasi anggaran yang diperuntukkan menangani bencana alam.
Dalam hal penggunaan anggaran agar mempedomani aturan dan mekanisme yang ada, seperti penetapan Beutong Ateuh Banggalang sebagai daerah darurat bencana.
“Pemkab terus memantau perkembangan dan penanganan pasca bencana. Jajaran SKPK terkait segera mengambil langkah-langkah penanganan serta menindaklanjutinya,” tegas Asisten III
Hadir dalam rapat itu antaranya. Komisi III, Zulkarnain, Asisten III mewakili Pj Bupati, Kalak BPBD, Sekwan, Kadis Perkim, Kadinsos, mewakili Bappeda, BPKD dan BMK.
