Jabar–Indo publik. Com|
Proses pemilihan Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan Cikiwul, Kecamatan Bantargebang, Kota Bekasi, untuk masa bakti 2026–2031 mulai memasuki tahapan persiapan. Pemungutan suara yang dijadwalkan berlangsung pada 29 November 2026 mendatang ini dipastikan akan mengedepankan prinsip demokrasi, transparansi, netralitas, serta kepatuhan penuh terhadap regulasi yang berlaku.

Ketua Panitia Pemilihan LPM Cikiwul, Muhammad Jayadi, menjelaskan bahwa tahapan awal saat ini difokuskan pada penjaringan 15 orang calon pemilih dari masing-masing Rukun Warga (RW). Menariknya, pada pemilihan kali ini, RW 07 yang merupakan lingkungan asrama Yon Armed 7 turut berpartisipasi mengirimkan perwakilan pemilih setelah melalui kesepakatan bersama.
”Tahapan awal ini dimulai dari penjaringan 15 orang calon pemilih per RW, di mana salah satu RW adalah Yon Armed 7, yaitu RW 07. Sebelumnya, RW 07 ini dari dulu tidak pernah ikut memilih dan baru kali ini mereka ingin ikut memilih atas kesepakatan bersama,” ujar Jayadi dalam keterangannya.
Menanggapi hal tersebut, Jayadi memastikan bahwa mekanisme keterlibatan warga dari lingkungan Yon Armed 7 tetap berpedoman teguh pada aturan main. Ia menegaskan bahwa 15 perwakilan pemilih dari RW 07 bukanlah prajurit TNI aktif, melainkan anggota keluarga yang secara hukum memiliki hak pilih.
”Kami menjunjung tinggi bahwa Perwal dan peraturan perundang-undangan akan diterapkan dalam pemilihan Ketua LPM ini. Saya ingatkan kembali, bahwa dari 15 calon pemilih tersebut bukanlah dari TNI-nya, akan tetapi keluarganya yang secara Perwal dan undang-undang sah dapat memilih,” tegasnya.
Secara regulasi, kepengurusan dan pemilihan LPM di Kota Bekasi diatur melalui Peraturan Wali Kota (Perwal) Bekasi Nomor 93 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Perwal Nomor 46A Tahun 2021. Dalam Pasal 9 huruf o, ditegaskan bahwa calon pengurus LPM tidak boleh berstatus aktif sebagai PNS, TNI, maupun Polri—sebuah ketentuan yang secara jelas memisahkan syarat kepengurusan dengan hak warga sipil sebagai pemilih. Selain itu, Pasal 10 ayat (3) huruf j mewajibkan panitia menandatangani pakta integritas untuk bekerja secara profesional, jujur, netral, dan transparan. Prinsip ini juga selaras dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI (sebagaimana diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2025) yang menegaskan netralitas TNI dari politik praktis.
Senada dengan panitia, Camat Bantargebang turut memberikan penekanan khusus agar seluruh pihak menjaga marwah demokrasi dan menaati aturan main yang telah ditetapkan. Menurutnya, keberhasilan pemilihan ini bergantung pada optimalisasi peran panitia sejak tahap perencanaan, penyusunan jadwal (timeline), penetapan tata tertib, hingga proses pelantikan nantinya.
”Utamanya kita senantiasa menjaga asas demokrasi. Mulai dari persiapan, perencanaan kegiatan, timeline, tata tertib, sampai dengan nanti saat pelantikan pun sudah menjadi peran dari panitia pemilihan. Selain berdemokrasi, tentunya kita juga taat kepada pedoman atau peraturan, jadi semuanya berjalan sesuai ketentuannya,” ujar Camat Bantargebang.
Ia juga mengajak insan pers untuk turut serta mengedukasi masyarakat agar memahami mekanisme pemilihan dengan baik. Dengan begitu, kondusivitas wilayah dapat terjaga selama proses pesta demokrasi tingkat kelurahan tersebut berlangsung.
”Ini tanggung jawab semuanya, termasuk pemilih dan yang dipilih. Tanggung jawab bersama demi kondusivitas Kelurahan Cikiwul,” pungkas Camat Bantargebang.
Sebagai mitra strategis pemerintah kelurahan dan wadah penyaluran aspirasi warga, pemilihan Ketua LPM Cikiwul diharapkan tidak sekadar melahirkan kepengurusan baru, tetapi juga memperkokoh kepercayaan publik terhadap proses demokrasi yang bersih dan partisipatif di tingkat lingkungan.
(Red)














