Sukabumi, indonesiapublik.com– Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sukabumi bersama Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (BAPPELITBANGDA) Kabupaten Sukabumi menggelar sosialisasi mengenai penginputan usulan Pokok-Pokok Pikiran (POKIR) DPRD ke dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).
Acara yang berlangsung di Ruang Sidang Utama DPRD Kabupaten Sukabumi pada Kamis (23/01/2025) ini dibuka secara resmi oleh Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, Budi Azhar Mutawali, S.IP. Turut hadir Ketua BAPPELITBANGDA Sukabumi, H. Aep Majmudin, SE., MM., beserta jajaran, para anggota DPRD, serta staf operator penginput POKIR dalam SIPD.
Dalam acaranya, Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, Budi Azhar Mutawali, S.IP, menekankan pentingnya perencanaan pembangunan daerah yang matang, berbasis data, serta partisipatif. Ia menyoroti potensi besar yang dimiliki Kabupaten Sukabumi dalam berbagai sektor seperti pertanian, perikanan, pariwisata, dan industri kreatif. Menurutnya, agar potensi tersebut dapat dikelola secara optimal, diperlukan perencanaan yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
“Sebagai lembaga legislatif, DPRD memiliki peran sentral dalam menjaring, merumuskan, dan menyampaikan aspirasi masyarakat yang nantinya akan menjadi bagian dari kebijakan pembangunan daerah. Hari ini, kita berkumpul untuk memastikan bahwa seluruh pokok-pokok pikiran DPRD dapat dimasukkan dengan baik ke dalam SIPD. Kegiatan ini bukan sekedar sosialisasi teknis, namun juga merupakan wujud nyata komitmen kita dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berbasis data,” ujarnya.
Lebih lanjut, Budi Azhar menjelaskan bahwa pokok-pokok pikiran DPRD merupakan instrumen penting dalam sistem perencanaan daerah. Instrumen ini memuat hasil penelitian, aspirasi masyarakat, serta berbagai kajian yang dilakukan DPRD untuk menyusun program pembangunan yang lebih inklusif dan tepat sasaran. Dengan proses ini, setiap kebutuhan masyarakat yang telah diserap oleh anggota DPRD dapat diterjemahkan ke dalam perencanaan pembangunan yang berkelanjutan.
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), yang dirancang oleh Kementerian Dalam Negeri, merupakan platform digital yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam perencanaan serta penganggaran daerah. Ketua DPRD menggarisbawahi beberapa manfaat utama dari sistem ini, antara lain:
Menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahapan perencanaan dan penganggaran daerah.
Memudahkan sinkronisasi antara aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui DPRD dengan program prioritas pemerintah daerah.
Menghindari tumpang tindih program dan kegiatan, sehingga alokasi anggaran menjadi lebih efektif dan tepat guna.
Mempercepat proses perencanaan pembangunan dengan sistem yang terintegrasi.
Budi Azhar berharap seluruh peserta dapat memahami mekanisme serta teknis penginputan pokok-pokok pikiran DPRD dalam SIPD dengan baik. Ia juga mendorong anggota DPRD untuk aktif memastikan bahwa setiap aspirasi masyarakat yang telah dihimpun dapat terakomodasi dalam sistem tersebut.
“Saya optimis bahwa dengan sistem perencanaan yang lebih terstruktur dan berbasis teknologi, serta dukungan penuh dari seluruh elemen pemerintahan dan masyarakat, kita dapat menghadirkan kebijakan pembangunan yang lebih progresif, inovatif, dan berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sukabumi,” tutupnya.
Jurnalis : Arifin
